Jam Kerja PNS: 37 Jam 30 Menit dan Jadwal Instansi

Jam kerja PNS pada instansi biasa adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu, tidak termasuk istirahat. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 menetapkan angka itu untuk pegawai ASN di instansi pusat dan daerah, jadi PPPK pada instansi yang sama mengikuti jumlah jam yang sama.

Hari kerjanya Senin sampai Jumat. Instansi yang dulu memakai enam hari punya waktu paling lama satu tahun sejak 12 April 2023 untuk menyesuaikan. Batas itu sudah lewat.

Berapa lama jam kerja PNS

Pasal 4 mengatur 37 jam 30 menit untuk minggu biasa. Angka itu adalah waktu bertugas, bukan waktu duduk ditambah istirahat. Pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan instansi yang memecah angka mingguan itu menjadi jadwal harian. Karena itu, pukul 16.00 bukan jam pulang nasional. Yang nasional adalah jumlah seminggu dan jam mulai.

Jam kerja instansi dan pegawai mulai pukul 07.30 zona waktu setempat. Istirahat Jumat 90 menit. Hari selain Jumat, istirahat 60 menit. Dua waktu istirahat itu tidak dijumlahkan ke dalam 37 jam 30 menit.

Istirahat dalam jam kerja PNS

Salah hitung yang sering terjadi adalah menjumlahkan istirahat lalu merasa target mingguan sudah terpenuhi. Istirahat tetap istirahat. Pegawai yang datang pukul 07.30 lalu pulang tanpa menggenapi sisa jam harian tidak bisa menutup kekurangannya dengan jam makan.

Peraturan presiden tidak menetapkan toleransi keterlambatan dalam menit. Absensi instansi yang memberi tenggang 10 atau 15 menit adalah aturan rumah tangga, bukan pasal nasional. Kekurangan jam tetap kekurangan selama tidak diganti pada hari yang sama atau sesuai aturan instansi. Datang terlambat lalu pulang tepat waktu membuat jumlah mingguan tidak penuh.

Loket yang buka akhir pekan, seperti layanan yang langsung menyentuh masyarakat, hanya sah bila masuk pengecualian Pasal 7. Pertimbangan menteri dan penetapan pimpinan adalah syaratnya. Kebiasaan shift lama tidak otomatis memperpanjang enam hari kerja setelah masa penyesuaian satu tahun berakhir.

Jam di bulan Ramadan

Di bulan Ramadan, jam kerja menjadi 32 jam 30 menit seminggu, tetap di luar istirahat. Jam mulai bergeser ke pukul 08.00 waktu setempat. Istirahat Jumat menjadi 60 menit. Hari lain menjadi 30 menit. Angka Ramadan ini ada pada peraturan presiden, bukan hanya pada surat edaran satu kementerian. Surat edaran kementerian hanya merinci rumah tangganya sendiri.

Cara membagi yang paling rata adalah lima hari kali 7 jam 30 menit. Hasilnya persis 37 jam 30 menit. Pembagian itu contoh hitung, bukan perintah bahwa setiap hari harus sama panjang. Instansi boleh membuat Jumat lebih pendek atau lebih panjang selama jumlah minggu, di luar istirahat, tetap utuh. Yang tidak boleh adalah menjumlahkan istirahat ke dalam 7 jam 30 menit itu.

Pegawai yang bertugas pada badan layanan umum atau unit pelaksana teknis tetap menggenapi jumlah mingguan yang sama, selama instansinya tidak masuk pengecualian pertahanan, kepolisian, atau perwakilan luar negeri. Nama unit tidak memendekkan 37 jam 30 menit.

Hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan Presiden dapat mengubah jumlah hari pada minggu itu. Perubahan itu datang dari kebijakan Presiden, bukan dari pegawai yang memotong jam sendiri. Instansi hanya menyusun ulang jadwal bila ketentuannya memang memberi dasar.

Kerja fleksibel tetap dihitung

Pasal 8 membolehkan tugas secara fleksibel, baik lokasi maupun waktu. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan jenis pekerjaan dan nama pegawai yang boleh memakainya. Kriteria jenis pekerjaan diserahkan pada peraturan menteri. Selama daftar itu belum menunjuk jabatan Anda, bekerja dari rumah bukan hak otomatis.

Yang fleksibel tetap wajib menggenapi jumlah jam dalam seminggu. Fleksibel memindahkan tempat atau jam, bukan memotong 37 jam 30 menit menjadi lebih pendek. Hak kepegawaian selama pola itu mengikuti peraturan yang sudah ada, bukan tercipta dari pasal fleksibel.

Siapa yang tidak mengikuti jam kerja PNS

Peraturan ini tidak berlaku bagi TNI dan prajuritnya, termasuk pegawai ASN di kementerian pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Jam mereka ditetapkan Panglima. Polri, anggota Polri, dan pegawai ASN di lingkungan Polri juga di luar peraturan ini. Jam mereka ditetapkan Kapolri. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengikuti peraturan menteri luar negeri.

Prajurit atau anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur TNI dan Polri mengikuti jam di tempat tugas yang baru. Persetujuan tertulis menteri tentang jam kerja yang terbit sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai ada pengaturan baru.

Kelebihan jam bukan uang lembur

Pasal 4 ayat (7) menyebut kelebihan jam di atas ketentuan biasa atau ketentuan Ramadan dapat dipertimbangkan sebagai kinerja. Kalimat itu bukan tarif uang lembur. Jangan menagih rupiah per jam ke bendahara hanya karena pulang lebih sore.

Hari tidak masuk tetap urusan disiplin. Rujukannya ada pada ketentuan tidak masuk kerja. Uang makan harian juga tidak jalan pada hari absen. Saat dinas luar kota, yang dihitung adalah biaya perjalanan dinas, bukan lembur jam kantor. Hari cuti mengikuti jatah cuti tahunan, bukan dipotong dari target 37 jam 30 menit lalu ditagihkan sebagai utang jam.

Tanyakan jam kerja PNS ke bagian kepegawaian bila jadwal harian di absensi berbeda dari pukul 07.30. Jumlah minggu dan jam mulai ada pada ringkasan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.