Iuran Pensiun PNS: Potongan 4,75 Persen, THT, dan Usulan Baru

Iuran pensiun PNS yang masih berlaku sebesar 4,75 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Di atas itu ada potongan tabungan hari tua 3,25 persen, sehingga asuransi sosial pada slip menjadi 8 persen. Angka ini belum diganti, meskipun PT Taspen mengusulkan skema baru pada 28 Oktober 2026.

Ensiklopedia BKN menautkan potongan itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013. Potongan ini bukan tunjangan kinerja dan bukan uang makan harian.

Siapa yang kena iuran pensiun PNS

Peserta asuransi sosial PNS membayar iuran setiap bulan. Kepesertaan berjalan sejak pengangkatan sebagai CPNS, PNS, atau pejabat negara, sampai yang bersangkutan berhenti. Instansi yang memotong gaji, lalu menyetorkan iuran. Pegawai tidak perlu mentransfer sendiri ke Taspen setiap tanggal gaji.

Ensiklopedia BKN mengecualikan PNS di lingkungan pertahanan dan keamanan pada naskah lama. TNI dan Polri punya skema yang tidak dibahas di sini. Bila status Anda PNS sipil di kementerian, pemda, atau lembaga negara, rumus 8 persen ini yang dicek ke slip.

Perubahan data keluarga wajib dilaporkan. Tunjangan pasangan dan anak masuk ke dasar hitung. Data yang telat diperbarui membuat potongan dan hak keluarga ikut meleset. Aturan siapa yang masuk daftar gaji ada pada aturan tunjangan pasangan dan anak.

Angka 4,75 persen dan 3,25 persen

Dari 8 persen itu, ensiklopedia membagi dua pos. Iuran pensiun sama dengan 4,75 persen dikali penghasilan sebulan. Iuran tabungan hari tua sama dengan 3,25 persen dikali dasar yang sama. Penghasilan pada rumus itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tanpa tunjangan pangan.

Halaman program pensiun Taspen menulis dasar yang sama: 4,75 persen dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Beberapa berita menyingkat kalimat menjadi “4,75 persen dari gaji pokok” saja. Singkatan itu menghilangkan tunjangan keluarga. Pakai rumus ensiklopedia saat Anda mencocokkan slip.

Contoh ilustrasi, bukan cuplikan slip sungguhan. Gaji pokok Rp3.000.000 dan tunjangan keluarga Rp300.000 menghasilkan dasar Rp3.300.000. Potongan pensiun 4,75 persen sama dengan Rp156.750. Potongan tabungan hari tua 3,25 persen sama dengan Rp107.250. Jumlah keduanya Rp264.000, yaitu 8 persen dari dasar. Bila Anda lajang dan tidak punya tunjangan keluarga, dasar hitungnya hanya gaji pokok.

Dasar gaji yang dikalikan

Naik gaji pokok mengubah rupiah potongan, meskipun persentasenya tetap. Tabel yang menjadi acuan pokok ada pada tabel gaji pokok. Kenaikan gaji berkala juga menggeser dasar, jadi potongan bulan berikutnya bisa lebih besar tanpa ada aturan iuran yang baru.

Tunjangan keluarga yang naik atau berhenti ikut menggeser dasar. Perceraian, anak yang sudah tidak ditanggung, atau pasangan yang baru masuk daftar gaji perlu diberitahukan sebelum bendahara menutup slip. Potongan yang memakai data lama bisa menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar.

Bila suami dan istri sama-sama PNS, tunjangan pasangan hanya melekat pada gaji pokok yang lebih tinggi. Dasar iuran masing-masing orang tetap gaji pokoknya sendiri, ditambah tunjangan keluarga yang memang dibayarkan kepadanya. Jangan menjumlahkan dua gaji pokok lalu mengalikan 4,75 persen satu kali.

Komponen yang tidak ikut terpotong

Rumus resmi tidak mengalikan tunjangan pangan, uang makan, atau tunjangan kinerja. Sepuluh kilogram beras dan tarif makan harian punya aturan sendiri. Kelas jabatan pada tunjangan kinerja juga tidak masuk dasar 4,75 persen.

Karena itu, mengambil 8 persen dari seluruh uang yang masuk rekening akan menghasilkan angka yang lebih besar daripada potongan yang sah. Hitung dulu gaji pokok dan tunjangan keluarga, lalu kalikan. Selisih yang tersisa biasanya berasal dari komponen di luar rumus, atau dari pajak yang berdiri di baris lain.

Cuti yang tetap membayar gaji pokok dan tunjangan keluarga pada umumnya tetap memotong iuran, karena dasar hitungnya dua komponen itu, bukan daftar hadir. Uang makan boleh kosong pada hari cuti, sementara iuran pensiun tetap mengikuti pokok dan tunjangan keluarga yang cair. Tanyakan ke bendahara bila slip cuti panjang Anda menyimpang dari pola itu.

Usulan baru belum mengubah iuran pensiun PNS

Pada 28 Oktober 2026, sekretaris perusahaan Taspen menjelaskan usulan perbaikan program. Usulan itu mencakup kenaikan iuran, penggeseran dasar dari gaji pokok ke penghasilan yang dibawa pulang, dan iuran dari pemberi kerja. Tujuannya menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Wewenang menetapkan struktur baru ada pada Kementerian Keuangan. Sampai aturan itu terbit, slip tetap memakai 4,75 persen dan 3,25 persen.

Pada pemaparan yang sama, Taspen menyebut iuran tabungan hari tua 3,25 persen belum pernah naik sejak 1963. Akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangan disebut berada di kisaran Rp250 triliun, sementara pembayaran manfaat pensiun sekitar Rp150 triliun per tahun. Karena selisih itu, pembayaran pensiun bulanan masih ditopang APBN. Skema yang berjalan masih pay as you go, bukan manfaat yang seluruhnya dibayar dari iuran yang sudah terkumpul.

Jangan mengubah ekspektasi gaji bulan ini hanya karena usulan tersebut muncul di berita. Tidak ada persentase baru yang bisa dikunci. Bila Kementerian Keuangan nanti menetapkan angka lain, barulah dasar hitung dan persen pada slip berganti.

Cara cocokkan iuran pensiun PNS

Ambil gaji pokok bulan itu, tambahkan tunjangan keluarga bulan yang sama, lalu kalikan 4,75 persen untuk baris pensiun dan 3,25 persen untuk baris tabungan hari tua. Jumlah dua baris itu harus dekat dengan 8 persen dari dasar. Pembulatan rupiah wajar. Selisih puluhan ribu perlu ditanyakan, bukan ditebak.

Hak berhenti dengan pensiun punya syarat usia dan masa kerja yang terpisah dari persen iuran. Ringkasannya ada pada syarat berhenti dengan hak pensiun. Jeda sebelum batas usia punya aturan sendiri pada masa persiapan pensiun.

Rumus resmi ada pada ensiklopedia jaminan pensiun BKN. Pernyataan usulan 28 Oktober 2026 ada pada pemberitaan Bisnis. Nama baris yang tepat saat bertanya ke bendahara adalah iuran pensiun PNS, supaya petugas tidak membuka potongan pajak atau iuran kesehatan.